Peranap, Rabu s.d Sabtu 12 – 14 Juni 2019 – Satu bulan terakhir terjadi konflik gajah liar dengan masyarakat di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. BBKSDA Riau sebagai kordinator tim mitigasi konflik satwa liar Provinsi Riau, mendapat laporan terkait hal tersebut bersama dengan Balai TN.Tesso Nilo dan mitra kerja (WWF dan YTNTN) segera melakukan mitigasi konflik dengan melakukan penggiringan gajah liar.
Penggiringan ini dilaksanakan karena gajah liar keluar dari habitat menuju perkebunan warga, sehingga harus digiring kembali ke habitat aslinya. Terdapat 2 (dua) kelompok gajah liar yang keluar dari habitatnya diantaranya 3 (tiga) ekor jantan dan 1 (satu) betina di sekitar Kecamatan Peranap serta 2 (dua) ekor jantan di daerah Sei Kuning Benio.
Tim mitigasi konflik satwa liar merupakan gabungan dari tim yang terdiri dari BBKSDA Riau, Balai TN.Tesso Nilo, Yayasan TNTN, WWF, Polsek Peranap, TNI (babinsa), PemKab. Inhu ( kec. Peranap ), Masyarakat , dan Pihak perusahaan RAPP & Bintang Mas. Mitigasi konflik gajah ini turut melibatkan gajah jinak Balai TN.Tesso Nilo dari tim flying squad, SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga. Gajah jinak tersebut yaitu 2 (dua) gajah jantan dewasa yakni gajah Rahman dan Indro. Penggunaan gajah jinak ini untuk menggiring gajah liar masuk kedalam kawasan hutan.
Untuk menggiring gajah liar tersebut tim membagi personil dalam 3 tim. Tim pertama terdiri dari gajah beserta mahout ( 6 orang dengan 2 ekor gajah masing-masing gajah 3 orang mahot), tim kedua dan ketiga merupakan tim penyisir yang diposisikan dikanan dan kiri posisi gajah liar sebanyak 30 orang dengan pembagian 15 orang sebelah kanan dan 15 orang sebelah kiri. tim yang terlibat merupakan dari semua unsur personil gabungan.
Saat ini tim masih berada dilapangan dan berupaya semaksimal mungkin melakukan penggiringan. Gajah jinak Rahman dan Indro merupakan gajah terlatih dan menjadi aktor utama untuk mengatasi konflik ini.
“Gajah sudah memiliki jalur jelajah yang biasa disebut kantong gajah, mereka akan berulang mengikuti jalur tersebut. diharapkan dukungan para pihak baik pemerintah pusat dan pemda serta masyarakat untuk memahami perilaku tersebut dengan tidak membuka kawasan hutan di jalur tersebut sehingga tidak terdapat konflik kedepannya” terang Ka Balai TN. Tesso Nilo Bapak Ir. Halasan Tulus.